TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN

 

 TAHAPAN-TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN

1. PEMERIKSAAN IDENTITAS PARA PIHAK
Sebelum memulai persidangan, Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang hadir dalam persidangan untuk menyesuaikan dengan identitas yang ada dalam surat gugatan permohonan.

2. JIKA BERPERKARA SECARA E-COURT/ ELEKTRONIK
Apabila para pihak berperkara secara e_court/ elektronik, maka Majelis Hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen e_court/ elektronik para pihak, kemudian memberi penjelasan kepada para pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara e_litigasi pada sidang pertama.

3. UPAYA PERDAMAIAN OLEH MAJELIS HAKIM
Pada saat persidangan pertama sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian secara maksimal antara para pihak berperkara. Namun khusus dalam perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan.

4. MEDIASI
Ketika upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan jika kedua belah pihak hadir di persidangan maka proses perkara dilanjutkan dengan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama. Jika memilih Mediator Hakim maka para pihak tidak dipungut biaya, akan tetapi jika para pihak menggunakan jasa mediator Non Hakim, maka biaya seluruhnya ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka dalam proses mediasi.

5. PEMBACAAN SURAT GUGATAN/ PERMOHONAN
Sebelum surat gugatan/ permohonan dibacakan, jika perkara perceraian, maka hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya terbuka untuk umum.
Surat gugatan/ permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dibacakan oleh Penggugat/ Pemohon sendiri atau oleh salah seorang Majelis Hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat/ Termohon memberikan jawabannya, pihak Penggugat/ Pemohon punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatan/ permohonannya tersebut.

6. JAWABAN TERGUGAT/ TERMOHON
Setelah gugatan/ permohonan dibacakan, kemudian Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban Tergugat/ Termohon dapat dilakukan secara tertulis atau lisan sebagaimana Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Pada tahap jawaban ini, Tergugat/ Termohon dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dan atau rekonvensi (gugatan balik), dan pihak Tergugat/ Termohon tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

7. REPLIK PENGGUGAT/ PEMOHON
Setelah Tergugat/ Termohon menyampaikan jawabannya, kemudian Penggugat/ Pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban Tergugat/ Termohon sesuai dengan sudut pandang Penggugat/ Pemohon. Pada tahap ini Penggugat/ Pemohon dapat tetap mempertahankan gugatan/ permohonannya atau dapat pula mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/ bantahan Tergugat/ Termohon.

8. DUPLIK TERGUGAT/ TERMOHON
Setelah Penggugat/ Pemohon menyampaikan repliknya, kemudian Tergugat/ Termohon diberi kesempatan untuk menanggapi replik Penggugat/ Pemohon. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara Penggugat/ Pemohon dengan Tergugat/ Termohon. Apabila acara jawab jinawab dianggap cukup oleh Majelis Hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian.

9. PEMBUKTIAN
Pada tahap ini, para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh Majelis Hakim.

10. KESIMPULAN PARA PIHAK
Pada tahap ini, para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut sudut pandang masing-masing, kesimpulan yang disampaikan dapat secara lisan maupun secara tertulis.

11. MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia. Dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dimuat dalam putusan (Dissenting Opinion).

12. PEMBACAAN PUTUSAN/ PENETAPAN
Setelah selesai Musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan kemudian Majelis Hakim membacakan putusan/ penetapan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

13. BATAS WAKTU PUTUSAN/ PENETAPAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN UPAYA HUKUM
Apabila para pihak hadir saat putusan/ penetapan dibacakan di persidangan, maka para pihak berhak mengajukan upaya hukum ( Banding  dan Kasasi) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Namun apabila  para pihak tidak hadir saat putusan/ penetapan dibacakan di persidangan, maka para pihak berhak mengajukan upaya hukum (Verzet, Banding, dan Kasasi) dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan/ penetapan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti kepada para pihak.

14. PENETAPAN HARI SIDANG IKRAR TALAK
Khusus untuk perkara Cerai Talak masih ada sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak oleh Pemohon, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). para pihak akan dipanggil lagi sesuai alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, Pemohon atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

15. PRODUK PENGADILAN AGAMA

a. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak dalam perkara cerai talak, maka Akta Cerai dapat              dikeluarkan.
b. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara cerai gugat, maka Akta             Cerai dapat dikeluarkan.
c. Untuk perkara lainnya, setelah putusan/ penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka         para pihak yang berperkara dapat mengambil salinan putusan/ penetapan.
d. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau     menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan                 eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

- Audio dalam Bahasa Melayu Anambas -